Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang apa?

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

UU KDRT apakah delik aduan?

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

UU KDRT Sebut dan jelaskan meliputi apa saja?

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah …

Rumah tangga terdiri dari siapa saja menurut UU KDRT No 23 2004?

Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: b. suami, isteri, dan anak; c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau d. orang yang …

Apa yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2004?

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penganiayaan dalam rumah tangga pasal berapa?

[10] Pasal 44 ayat (1): ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Apakah KDRT termasuk tindak pidana?

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Apakah perkara KDRT bisa dicabut?

Yoan menjelaskan, kasus KDRT bersifat delik aduan, sehingga proses hukum bisa dihentikan saat pelapor mencabut laporannya. “Perkaranya itu termasuk delik aduan, jadi bisa dicabut oleh pelapor,” jelas Yoan.

Apa itu KDRT dan berikan 4 contohnya?

Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim.

Apa saja undang-undang perlindungan perempuan?

Diantara Peraturan Perundang- undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang …

Perlindungan perempuan pasal berapa?

Kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan merupakan hak asasi harus diperoleh. Sehubugan dengan hal itu , Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pengaduan KDRT kemana?

Berikut adalah nomor yang dapat dihubungi untuk pengaduan adanya tidak KDRT: Hotline KPPPA (0821-2575-1234) Call center 119 ext. 8 (Psychological First Aid)